PANRITA - Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Andi Prianto mengatakan, rencana usulan kenaikan gaji anggota Polri dengan alasan mencegah atau meminimalisir terjadinya pungli, harus dipertimbangkan secara matang.
Hal ini karena gaji bukanlah satu-satunya variabel yang menjadi penyebab oknum anggota polri melakukan pungli atau tindakan-tindakan untuk mencari "uang tambahan" di luar gaji.
Faktor keteladanan, pengawasan dan perubahan budaya, menurutnya jauh lebih penting untuk dibenahi jika ingin menghilangkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Menaikkan gaji juga tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya tidak akan adalagi oknum yang melakukan hal tersebut.
"Tidak ada jaminan itu bisa menghilangkan tindakan-tindakan (pungli) seperti itu. Pendekatan motivasi kan tidak selamanya dengan berbentuk uang," ujarnya.
Selain itu, hal lain yang harus dijadikan pertimbangan adalah faktor kesenjangan yang nantinya akan terjadi jika hanya gaji anggota polri saja yang dinaikkan.
"Kalau cuma anggota polri yang gajinya naik sementara TNI tidak, tentu ini bisa semakin memperlebar kesenjangan antara keduanya. Padahal kalau kita melihat beban pekerjaan jauh lebih berat tugas tentara. Apalagi kesejahteraan prajurit saat ini kan memang masih rendah," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, apabila ada rencana menaikkan gaji bagi aparat keamanan, harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan karena adanya kesenjangan. Lebih lanjut Luhur mengatakan, yang terpenting dari rencana ini adalah melihat kondisi keuangan negara. Jangan sampai kenaikan gaji ini tidak diikuti dengan peningkatan lengawasan dan perbaikan kinerja, mental dan lola pendidikan aparat keamanan.
"Kalau keuangan negara memungkinkan, silahkan saja. Tapi harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan mental aparat itu sendiri," tutupnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol, Frans Barung Mangera mengatakan, aparat kepolisian dilarang melakukan pungli kepada masyarakat. "Kalau ada silakan beritakan sesuai perintah Kapolda Sulselbar," kata Barung.
Menurut Barung, gaji polisi tidak mungkin dinaikkan karena Indonesia punya aturan tersendiri bagi pegawai negerinya. Selain itu, akan berdampak pula dengan institusi lainnya seperti kejaksaan, hakim, TNI dan guru. "Apa yang dilakukan sekarang, bagaimana polisi mencukupkan gajinya dan tidak melakukan pungli lagi," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti mengatakan, kenaikan gaji polisi memang sudah layak diberikan. Sebab menurut legislator Nasdem itu, profesi polisi adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga negara harus mengapresiasi mereka dengan menaikkan gajinya, serta memberikan hak perlindungan sebagai aparat pengamanan masyarakat.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Andi Pahlevi juga menyetujui rencana tersebut, hanya saja kenaikan gaji harus sebanding dengan kerja mereka sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Apalagi lanjut Pahlevi, sejauh ini banyak polisi yang melakukan pungli karena terpaksa agar dapat menambah pengjhasilan.
Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada polisi yang mencari proyek tidak halal sebagai pekerjaan sampingan. Salah satunya, kata dia, dengan menjadi calo pembuatan SIM hingga tilang.
"Kalau kita datang ke jalan raya, tidak segan-segan polisi tilang minta buat rokok-lah. Itu harus diubah," ujar Edi.
Padahal, kata Edi, polisi lalu lintas mendapatkan insentif Rp 10.000 sekali tilang. Untuk "polisi nakal", mereka akan melepaskan pengguna
kendaraan dengan cara damai dan mendapatkan uang lebih banyak. Edi mengatakan, dengan fenomena ini, Kapolri harus mempertimbangkan adanya peningkatan gaji dan remunerasi. Untuk setingkat bintara saja, gaji yang diberikan Rp 2,5 juta-Rp 3 juta, berikut remunerasi. "Bagaimana mau profesional, makan saja kurang. Dia nyari-nyari lagi," kata Edi. (*)
![]() |
| ils. int |
Hal ini karena gaji bukanlah satu-satunya variabel yang menjadi penyebab oknum anggota polri melakukan pungli atau tindakan-tindakan untuk mencari "uang tambahan" di luar gaji.
Faktor keteladanan, pengawasan dan perubahan budaya, menurutnya jauh lebih penting untuk dibenahi jika ingin menghilangkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Menaikkan gaji juga tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya tidak akan adalagi oknum yang melakukan hal tersebut.
"Tidak ada jaminan itu bisa menghilangkan tindakan-tindakan (pungli) seperti itu. Pendekatan motivasi kan tidak selamanya dengan berbentuk uang," ujarnya.
Selain itu, hal lain yang harus dijadikan pertimbangan adalah faktor kesenjangan yang nantinya akan terjadi jika hanya gaji anggota polri saja yang dinaikkan.
"Kalau cuma anggota polri yang gajinya naik sementara TNI tidak, tentu ini bisa semakin memperlebar kesenjangan antara keduanya. Padahal kalau kita melihat beban pekerjaan jauh lebih berat tugas tentara. Apalagi kesejahteraan prajurit saat ini kan memang masih rendah," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, apabila ada rencana menaikkan gaji bagi aparat keamanan, harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan karena adanya kesenjangan. Lebih lanjut Luhur mengatakan, yang terpenting dari rencana ini adalah melihat kondisi keuangan negara. Jangan sampai kenaikan gaji ini tidak diikuti dengan peningkatan lengawasan dan perbaikan kinerja, mental dan lola pendidikan aparat keamanan.
"Kalau keuangan negara memungkinkan, silahkan saja. Tapi harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan mental aparat itu sendiri," tutupnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol, Frans Barung Mangera mengatakan, aparat kepolisian dilarang melakukan pungli kepada masyarakat. "Kalau ada silakan beritakan sesuai perintah Kapolda Sulselbar," kata Barung.
Menurut Barung, gaji polisi tidak mungkin dinaikkan karena Indonesia punya aturan tersendiri bagi pegawai negerinya. Selain itu, akan berdampak pula dengan institusi lainnya seperti kejaksaan, hakim, TNI dan guru. "Apa yang dilakukan sekarang, bagaimana polisi mencukupkan gajinya dan tidak melakukan pungli lagi," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti mengatakan, kenaikan gaji polisi memang sudah layak diberikan. Sebab menurut legislator Nasdem itu, profesi polisi adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga negara harus mengapresiasi mereka dengan menaikkan gajinya, serta memberikan hak perlindungan sebagai aparat pengamanan masyarakat.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Andi Pahlevi juga menyetujui rencana tersebut, hanya saja kenaikan gaji harus sebanding dengan kerja mereka sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Apalagi lanjut Pahlevi, sejauh ini banyak polisi yang melakukan pungli karena terpaksa agar dapat menambah pengjhasilan.
Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada polisi yang mencari proyek tidak halal sebagai pekerjaan sampingan. Salah satunya, kata dia, dengan menjadi calo pembuatan SIM hingga tilang.
"Kalau kita datang ke jalan raya, tidak segan-segan polisi tilang minta buat rokok-lah. Itu harus diubah," ujar Edi.
Padahal, kata Edi, polisi lalu lintas mendapatkan insentif Rp 10.000 sekali tilang. Untuk "polisi nakal", mereka akan melepaskan pengguna
kendaraan dengan cara damai dan mendapatkan uang lebih banyak. Edi mengatakan, dengan fenomena ini, Kapolri harus mempertimbangkan adanya peningkatan gaji dan remunerasi. Untuk setingkat bintara saja, gaji yang diberikan Rp 2,5 juta-Rp 3 juta, berikut remunerasi. "Bagaimana mau profesional, makan saja kurang. Dia nyari-nyari lagi," kata Edi. (*)

Posting Komentar