Temukan Kami Facebook

Dana Desa Banyak Bermasalah

PANRITA - Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat beberapa masalah dalam penggunaan dan pelaporan dana desa di daerah, Pemprov Sulsel dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sepakat untuk memperketat pengawasan dana desa.
ils. 


Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengatakan, pada tahun 2015 penyerapan dana desa sebesar 99,97 persen dari total anggaran Rp635,35 miliar lebih untuk 2.237 desa. Sedangkan pada tahun 2016 ini, jumlah dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp1,425 triliun lebih untuk 2.253 desa.

"Hal ini menjadi kesyukuran sekaligus tantangan tersendiri bagi seluruh pihak, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat desa karena dana pembangunan bertambah rata-rata dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Agus, Jumat (20/5).

Meskipun penyerapan dana desa pada tahun 2015 cukup baik, tetapi kata Agus, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengelolaannya masih terjadi berbagai masalah. Diantaranya, ditemukan adanya oknum kepala desa yang menyalahgunakan dana desa, prioritas pengguna dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk masih sulitnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena kemampuan teknis dan adminisitratif yang masih terbatas.

"Tentunya semua hal ini menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa pada tahun 2016 ini," ujar Agus.

Menurut Agus, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal implementasi kebijakan dana desa. Khususnya pihak-pihak yang secara langsung berfungsi sebagai aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama bersinergi mengawasi, mensupervisi, dan memonitoring serta melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang diperlukan.

Pemprov Sulsel juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa.  "Kedepan kami berharap tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini adalah terlaksananya aksi bersama dalam koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawasan dalam mengawal pengelolaan keuangan desa," tandasnya.

Dirinya juga mengaku yakin dan percaya, jika seluruh pihak terkait mampu membangun kerja sama dan kekompakan dalam mengawal desa, maka harapan menjadikan desa yang kuat sebagai ujung tombak pemerintahan akan bisa terwujud.

Sementara itu, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, mengatakan, KPK melakukan penindakan dan pencegahan terintegrasi, termasuk konsen terhadap dana desa. Sejak tahun 2014, Undang-Undang Desa dibuat agar penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa bisa dilakukan dengan benar. Walaupun setiap desa hanya mendapatkan Rp250 juta hingga Rp300 juta per desa pada tahun 2014, tapi jumlahnya tidak sedikit secara keseluruhan di Indonesia.  "Di tahun 2015, dana desa sekitar Rp29 triliun dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp46,7 triliun," paparnya.

Wawan mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK terkait dana desa, ada beberapa yang belum pas dan harus diperbaiki. Misalnya, dari segi kebijakan, pendampingan dana desa, hingga penggunaan dana desa yang memerlukan kepastian. Selain itu, beberapa desa juga SDM kurang sehingga kesulitan dalam membuat laporan.  "Salah satu tugas kami, yaitu melakukan supervisi, koordinasi, dan monitoring," kata Wawan. (*)

Share this:

Posting Komentar

 
Copyright © PANRITA . Designed by OddThemes