EKONOMI
metro
NASIONAL
Latest Updates
Astra Bangun Kampung Berseri di Kota Makassar
MAKASSAR - Astra Group Makassar (Affco Makassar), Jumat (20/5) melakukan kick off sebagai tanda dimulai kegiatan pembinaan wilayah bersama sama warga Kelurahan Rappocini dalam rangka mensukseskan program Pemerintah Kota Makassar berupa Lorong Garden, Makassar Ta’ Tidak Rantasa’, Sombere dan Smart City.
Menurut Ketua Astra Group Makassar, Suhardi, kegiatan ini adalah bagian dari Coorporate Social Responsibility (CSR) Astra yang takkkan pernah berhenti dan berkesinambungan.Kelurahan Rappocini dipilih karena berdasarkan beberapa pertimbangan.
Memiliki lokasi yang strategis, mudah diakses dan dekat dengan Astra Group, Minimal cakupan Program adalah tingkat RW, Memiliki potensi sosial yang baik (kemauan warga untuk maju dan memiliki tokoh penggerak), Memilki riwayat prestasi sebelumnya (lingkungan/budaya/pemberdayaan) serta sudah ada program dari Astra Group yang telah terimplementasi di wilayah tersebut.
Penanamaan Kampung Berseri Astra dimaksudkan dan memilik arti Kampung binaan Astra yang pembinaannya mencakup 4 Pilar Utama : Lingkungan (Bersih),Kesehatan (Sehat), Pendidikan (Cerdas), dan Pemberdayan Ekonomi (Produktif). Bentuk pembinaan tersebut menurut Suhardi antara lain, Pembenahan dan keindahan lorong, Pembinaan dan bantuan kepada Poskeskel dan posyandu, Pembinaan Bank Sampah, pembinaan Pengerajin Rotan, pembinaan Ibu-ibu PKK dalam usaha UKM, Penyuluhan Bengkel dan tertib lalu lintas, tanaman obat dan lain-lain.
Secara keseluruhan kegiatan ini adalah misi Astra International dalam membawa misi “ Sejahtera Bersama Bangsa”. Kegiatan ini juga sudah terlaksana di beberapa tempat di Indonesia antara lain , Jakarta,Bandung, Surabaya dan Balikpapan.Diharapkan ujungnya daerah binaan akan menjadi bersih, asri, dehat, produktif, pusat edukasi, kampung wisata serta Ikon Kota.
Selain acara kick off Kampung Bersri Astra, pada acara tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis Beasiswa Yayasan Amaliah Astra kepada siswa SD-SMA yang berprestasi tapi tidak mampu. Beasiswa ini adalah biasa Lazis dari Yayasan Amaliah Astra Jakarta.Total penerima beasiswa sebanyak 40 orang untuk tahapan pertama ini. (*)
![]() |
| int |
Menurut Ketua Astra Group Makassar, Suhardi, kegiatan ini adalah bagian dari Coorporate Social Responsibility (CSR) Astra yang takkkan pernah berhenti dan berkesinambungan.Kelurahan Rappocini dipilih karena berdasarkan beberapa pertimbangan.
Memiliki lokasi yang strategis, mudah diakses dan dekat dengan Astra Group, Minimal cakupan Program adalah tingkat RW, Memiliki potensi sosial yang baik (kemauan warga untuk maju dan memiliki tokoh penggerak), Memilki riwayat prestasi sebelumnya (lingkungan/budaya/pemberdayaan) serta sudah ada program dari Astra Group yang telah terimplementasi di wilayah tersebut.
Penanamaan Kampung Berseri Astra dimaksudkan dan memilik arti Kampung binaan Astra yang pembinaannya mencakup 4 Pilar Utama : Lingkungan (Bersih),Kesehatan (Sehat), Pendidikan (Cerdas), dan Pemberdayan Ekonomi (Produktif). Bentuk pembinaan tersebut menurut Suhardi antara lain, Pembenahan dan keindahan lorong, Pembinaan dan bantuan kepada Poskeskel dan posyandu, Pembinaan Bank Sampah, pembinaan Pengerajin Rotan, pembinaan Ibu-ibu PKK dalam usaha UKM, Penyuluhan Bengkel dan tertib lalu lintas, tanaman obat dan lain-lain.
Secara keseluruhan kegiatan ini adalah misi Astra International dalam membawa misi “ Sejahtera Bersama Bangsa”. Kegiatan ini juga sudah terlaksana di beberapa tempat di Indonesia antara lain , Jakarta,Bandung, Surabaya dan Balikpapan.Diharapkan ujungnya daerah binaan akan menjadi bersih, asri, dehat, produktif, pusat edukasi, kampung wisata serta Ikon Kota.
Selain acara kick off Kampung Bersri Astra, pada acara tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis Beasiswa Yayasan Amaliah Astra kepada siswa SD-SMA yang berprestasi tapi tidak mampu. Beasiswa ini adalah biasa Lazis dari Yayasan Amaliah Astra Jakarta.Total penerima beasiswa sebanyak 40 orang untuk tahapan pertama ini. (*)
Walikota Makassar dan Bupati Enrekang Melakukan Peletakan Batu Pertama Gedung DPW Hikma
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Himpunan Keluarga Masenrempulu Makassar (Hikma) di Kelurahan Antang Kecamatan, Sabtu, (21/5). Saat memberikan sambutan, Danny Pomanto, sapaan Walikota Makassar mengatakan, hadirnya DPW Hikma di Makassar selalu memberikan dan membuat warna baru bagi Pemkot Makassar, terlebih kata Danny, eksistensi warga Masenrempulu membantu kinerja dalam menata lorong dan sangat bersinergi dengan Pemerintah.
Sementara itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando mengungkapkan, hadirnya Danny Pomanto membuat semua lorong di Makassar tertata dengan sempurna. Bahkan kata Rahman, ke-luar biasanya Danny Pomanto sehingga warga Enrekang yang ada di Makassar juga biasa merasakan program Pemkot Makassar.
"Luar biasa ini Pak Danny selalu mengurus lorong-lorong di Makassar, saya atas nama keluarga, masyarakat Enrekang dan Pemda Enrekang bapak Danny yang selalu dekat serta perhatian dengan orang Hikma," katanya.
Sedangkan, Ketua DPW Hikma, M Ansar menuturkan, penghormatan tersendiri bagi warga DPW Hikma, karena kata dia, Danny Pomanto selalu mendukung kegiatan termasuk dalam menyatukan warga Massenrempulu yang ada di Kota Makassar.
"Kehadiran bapak walikota adalah bentuk penghormatan dan perhatian beliau terlebih dengan kegiatan-kegiatan warga Massebrempulu," pungkas Kadis PU Kota Makassar ini.
Selain Bupati Enrengkang, Rahman Bando, hadir juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Arfan Renggong, Camat Manggala, Ansar Umar, Danramil Panakukkang, Lurah Antang dan warga DPW Hikma. (Dan)
Sementara itu, Bupati Enrekang, Muslimin Bando mengungkapkan, hadirnya Danny Pomanto membuat semua lorong di Makassar tertata dengan sempurna. Bahkan kata Rahman, ke-luar biasanya Danny Pomanto sehingga warga Enrekang yang ada di Makassar juga biasa merasakan program Pemkot Makassar.
"Luar biasa ini Pak Danny selalu mengurus lorong-lorong di Makassar, saya atas nama keluarga, masyarakat Enrekang dan Pemda Enrekang bapak Danny yang selalu dekat serta perhatian dengan orang Hikma," katanya.
Sedangkan, Ketua DPW Hikma, M Ansar menuturkan, penghormatan tersendiri bagi warga DPW Hikma, karena kata dia, Danny Pomanto selalu mendukung kegiatan termasuk dalam menyatukan warga Massenrempulu yang ada di Kota Makassar.
"Kehadiran bapak walikota adalah bentuk penghormatan dan perhatian beliau terlebih dengan kegiatan-kegiatan warga Massebrempulu," pungkas Kadis PU Kota Makassar ini.
Selain Bupati Enrengkang, Rahman Bando, hadir juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Arfan Renggong, Camat Manggala, Ansar Umar, Danramil Panakukkang, Lurah Antang dan warga DPW Hikma. (Dan)
Jelang Ramadan KPPU-Pemprov Intens Pantau Harga
SULSEL - Jelang Ramadan, fenomena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjadi sorotan berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar forum diskusi yang mengangkat tema "Stabilisasi Harga Barang Strategis Jelang Ramadan", Jumat (20/5).
Hadir sebagai Narasumber pada diskusi tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Zulkarnain Arif. Diskusi yang digelar di Kantor KPPU Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo itu ini membahas sejumlah variabel atau komoditi barang yang harganya kerap naik memasuki Ramadan. Selain itu, diskusi ini juga membahas persentase kenaikan masing-masing barang pokok.
Ketua KPPU Pusat, Syarkawi Rauf mengatakan, diskusi ini digelar bertujuan untuk mengantipasi kecurangan distributor, pedagang dan asosiasi yang sepakat menaikkan harga. Menurutnya, kasus yang marak di saat-saat seperti ini yaitu adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk mengurangi pasokan, sehingga harga di pasaran menjadi tinggi. Hal ini akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
"Kalau ada tindakan yang mengarah ke arah sana, KPPU akan menindaki dengan setegas-tegasnya. Selama itu terjadi dan ada buktinya, siapapun pelakunya, akan kita tindak tegas," ujar Syarkawi.
Syarkawi mengaku, pihaknya secara rutin melakukan monitoring terhadap sejumlah komoditas yang dinilai rawan praktik kartel seperti daging sapi, beras, gula dan bawang merah. "Dari hasil monitoring, harga daging sapi di Sulsel masih di bawah Rp100 ribu, masih terbilang murah. Sejauh ini belum terlihat praktik kartel di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, mengatakan, kenaikan harga seperti ini memang hampir terjadi setiap tahun. Tetapi kenaikan ini masih terkendali. Bahkan, tahun ini pihaknya mengklaim stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadhan masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Terkait komoditi yang dihasilkan Sulsel seperti daging sapi, bawang merah dan beras, Agus mengaku, pihaknya secara intens mengendalikan serta memantau untuk jalur distribusi keluar daerah. "Jangan sampai kita lepas untuk menutupi pasokan daerah lain, tapi justru harga di daerah kita sendiri yang naik," ujarnya.
Akan tetapi, lanjutnya, sepanjang kenaikan harga tersebut menguntungkan petani, maka hal itu diperbolehkan. "Harga sekarang masih wajar-wajar saja, yang penting pedangangnya janhan ambil untung banyak," tutupnya. (*)
![]() |
| int |
Hadir sebagai Narasumber pada diskusi tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Zulkarnain Arif. Diskusi yang digelar di Kantor KPPU Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo itu ini membahas sejumlah variabel atau komoditi barang yang harganya kerap naik memasuki Ramadan. Selain itu, diskusi ini juga membahas persentase kenaikan masing-masing barang pokok.
Ketua KPPU Pusat, Syarkawi Rauf mengatakan, diskusi ini digelar bertujuan untuk mengantipasi kecurangan distributor, pedagang dan asosiasi yang sepakat menaikkan harga. Menurutnya, kasus yang marak di saat-saat seperti ini yaitu adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk mengurangi pasokan, sehingga harga di pasaran menjadi tinggi. Hal ini akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
"Kalau ada tindakan yang mengarah ke arah sana, KPPU akan menindaki dengan setegas-tegasnya. Selama itu terjadi dan ada buktinya, siapapun pelakunya, akan kita tindak tegas," ujar Syarkawi.
Syarkawi mengaku, pihaknya secara rutin melakukan monitoring terhadap sejumlah komoditas yang dinilai rawan praktik kartel seperti daging sapi, beras, gula dan bawang merah. "Dari hasil monitoring, harga daging sapi di Sulsel masih di bawah Rp100 ribu, masih terbilang murah. Sejauh ini belum terlihat praktik kartel di Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, mengatakan, kenaikan harga seperti ini memang hampir terjadi setiap tahun. Tetapi kenaikan ini masih terkendali. Bahkan, tahun ini pihaknya mengklaim stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadhan masih jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Terkait komoditi yang dihasilkan Sulsel seperti daging sapi, bawang merah dan beras, Agus mengaku, pihaknya secara intens mengendalikan serta memantau untuk jalur distribusi keluar daerah. "Jangan sampai kita lepas untuk menutupi pasokan daerah lain, tapi justru harga di daerah kita sendiri yang naik," ujarnya.
Akan tetapi, lanjutnya, sepanjang kenaikan harga tersebut menguntungkan petani, maka hal itu diperbolehkan. "Harga sekarang masih wajar-wajar saja, yang penting pedangangnya janhan ambil untung banyak," tutupnya. (*)
Akses KUR Belum Sesuai Harapan
MAKASSAR - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pihak perbankan kepada pala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan memudahkan pelaku usaha kecil menengah (UKM), kenyataannya belum benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muthalib, mengatakan, hal ini terjadi karena ada koordinasi yang tidak berjalan maksimal. Menurutnya, kebijakan mempermudah penyaluran KUR untuk UMKM adalah sebuah kebijakan yang sangat positif untuk bisa meningkatkan indeks ekonom karena kebijakan ini menyasar atau mendorong peningkatan ekonomi dari tingkat bawah.
Untuk itu, pemerintah harus turun tangan untuk mencari tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti keterlibatan dinas koperasi untuk mengkoordinasikan kebijakan kemudahan KUR dengan perbankan. Selain pemerintah, peran asosiasi pengusaha kecil juga sangat dibutuhkan untuk menjembatani implementasi dari kebijakan program ini. "Harusnya asosiasi bisa mengambil peran untuk menjadi jembatan pelaksanaan implementasinya," ujar Mutalib, belum lama ini.
Jika program ini tidak bisa diimplemntasikan secara maksimal, ia mengatakan, peningkatan indeks ekonomi yang diharapkan pemerintah tentu tidak akan bisa terwujud. "Jangan salahkan jika program yang tujuannya untuk mendorong peningkatan indeks ekonomi ini tidak berhasil, itu karena yang menggerakkan ekonomi dari bawah ini tidak berjalan sesuai harapan," kata Mutalib.
Ia juga melihat dalam implementasi kebijakan ini, pihak bank penyalur seperti mengalami dilema. Di satu sisi kebijakan dari pusat mengharuskan seperti itu, akan tetapi pada realitanya mungkin terdapat masalah-masalah yang terpaksa membuat bank-bank operasional memperketat pelaksanaannya. "Sebenarnya disini peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menjembatani permasalahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Head Business Bank BRI Wilayah Makassar, Denny Rohman mengatakan, pihaknya mengaku terus mendukung pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Makassar, terbukti untuk penyaluran KUR hingga pada triwulan I-2016 ini mencapai Rp3,4 triliun.
Denny mengklaim, pihaknya tetap fokus dan memberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha melalui kredit modal kerja dan investasi. Sehingga ada kekuatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Terkait dengan akses yang rumit, dirinya ingin meluruskan jika hal tersebut pada dasarnya tidak serumit yang dimaksud. Hanya saja diakuinya diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di sektor perbankan, yang pada umumnya menjadi hal securitas dari perbankan. Begitu juga dengan hal agunan, dirinya menyebut terdiri dari dua, yakni agunan pokok dan tambahan.
Untuk kredit yang sifatnya seperti modal kerja dan investasi, lanjut Denny, tidak ada penambahan agunan, melainkan hanya agunan pokok itu sendiri dengan melihat bagaimana kondisi pertumbuhan dari usaha pihak calon debitur. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit yang sifatnya konsumer, dimana harus ada agunan tambahan yang menyangkut aset perusahaan. (*)
![]() |
| int |
Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muthalib, mengatakan, hal ini terjadi karena ada koordinasi yang tidak berjalan maksimal. Menurutnya, kebijakan mempermudah penyaluran KUR untuk UMKM adalah sebuah kebijakan yang sangat positif untuk bisa meningkatkan indeks ekonom karena kebijakan ini menyasar atau mendorong peningkatan ekonomi dari tingkat bawah.
Untuk itu, pemerintah harus turun tangan untuk mencari tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti keterlibatan dinas koperasi untuk mengkoordinasikan kebijakan kemudahan KUR dengan perbankan. Selain pemerintah, peran asosiasi pengusaha kecil juga sangat dibutuhkan untuk menjembatani implementasi dari kebijakan program ini. "Harusnya asosiasi bisa mengambil peran untuk menjadi jembatan pelaksanaan implementasinya," ujar Mutalib, belum lama ini.
Jika program ini tidak bisa diimplemntasikan secara maksimal, ia mengatakan, peningkatan indeks ekonomi yang diharapkan pemerintah tentu tidak akan bisa terwujud. "Jangan salahkan jika program yang tujuannya untuk mendorong peningkatan indeks ekonomi ini tidak berhasil, itu karena yang menggerakkan ekonomi dari bawah ini tidak berjalan sesuai harapan," kata Mutalib.
Ia juga melihat dalam implementasi kebijakan ini, pihak bank penyalur seperti mengalami dilema. Di satu sisi kebijakan dari pusat mengharuskan seperti itu, akan tetapi pada realitanya mungkin terdapat masalah-masalah yang terpaksa membuat bank-bank operasional memperketat pelaksanaannya. "Sebenarnya disini peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menjembatani permasalahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Head Business Bank BRI Wilayah Makassar, Denny Rohman mengatakan, pihaknya mengaku terus mendukung pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Makassar, terbukti untuk penyaluran KUR hingga pada triwulan I-2016 ini mencapai Rp3,4 triliun.
Denny mengklaim, pihaknya tetap fokus dan memberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha melalui kredit modal kerja dan investasi. Sehingga ada kekuatan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Terkait dengan akses yang rumit, dirinya ingin meluruskan jika hal tersebut pada dasarnya tidak serumit yang dimaksud. Hanya saja diakuinya diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di sektor perbankan, yang pada umumnya menjadi hal securitas dari perbankan. Begitu juga dengan hal agunan, dirinya menyebut terdiri dari dua, yakni agunan pokok dan tambahan.
Untuk kredit yang sifatnya seperti modal kerja dan investasi, lanjut Denny, tidak ada penambahan agunan, melainkan hanya agunan pokok itu sendiri dengan melihat bagaimana kondisi pertumbuhan dari usaha pihak calon debitur. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit yang sifatnya konsumer, dimana harus ada agunan tambahan yang menyangkut aset perusahaan. (*)
Dana Desa Banyak Bermasalah
PANRITA - Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat beberapa masalah dalam penggunaan dan pelaporan dana desa di daerah, Pemprov Sulsel dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk memperketat pengawasan dana desa.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengatakan, pada tahun 2015 penyerapan dana desa sebesar 99,97 persen dari total anggaran Rp635,35 miliar lebih untuk 2.237 desa. Sedangkan pada tahun 2016 ini, jumlah dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp1,425 triliun lebih untuk 2.253 desa.
"Hal ini menjadi kesyukuran sekaligus tantangan tersendiri bagi seluruh pihak, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat desa karena dana pembangunan bertambah rata-rata dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Agus, Jumat (20/5).
Meskipun penyerapan dana desa pada tahun 2015 cukup baik, tetapi kata Agus, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengelolaannya masih terjadi berbagai masalah. Diantaranya, ditemukan adanya oknum kepala desa yang menyalahgunakan dana desa, prioritas pengguna dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk masih sulitnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena kemampuan teknis dan adminisitratif yang masih terbatas.
"Tentunya semua hal ini menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa pada tahun 2016 ini," ujar Agus.
Menurut Agus, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal implementasi kebijakan dana desa. Khususnya pihak-pihak yang secara langsung berfungsi sebagai aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama bersinergi mengawasi, mensupervisi, dan memonitoring serta melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang diperlukan.
Pemprov Sulsel juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. "Kedepan kami berharap tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini adalah terlaksananya aksi bersama dalam koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawasan dalam mengawal pengelolaan keuangan desa," tandasnya.
Dirinya juga mengaku yakin dan percaya, jika seluruh pihak terkait mampu membangun kerja sama dan kekompakan dalam mengawal desa, maka harapan menjadikan desa yang kuat sebagai ujung tombak pemerintahan akan bisa terwujud.
Sementara itu, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, mengatakan, KPK melakukan penindakan dan pencegahan terintegrasi, termasuk konsen terhadap dana desa. Sejak tahun 2014, Undang-Undang Desa dibuat agar penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa bisa dilakukan dengan benar. Walaupun setiap desa hanya mendapatkan Rp250 juta hingga Rp300 juta per desa pada tahun 2014, tapi jumlahnya tidak sedikit secara keseluruhan di Indonesia. "Di tahun 2015, dana desa sekitar Rp29 triliun dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp46,7 triliun," paparnya.
Wawan mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK terkait dana desa, ada beberapa yang belum pas dan harus diperbaiki. Misalnya, dari segi kebijakan, pendampingan dana desa, hingga penggunaan dana desa yang memerlukan kepastian. Selain itu, beberapa desa juga SDM kurang sehingga kesulitan dalam membuat laporan. "Salah satu tugas kami, yaitu melakukan supervisi, koordinasi, dan monitoring," kata Wawan. (*)
![]() |
| ils. |
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang mengatakan, pada tahun 2015 penyerapan dana desa sebesar 99,97 persen dari total anggaran Rp635,35 miliar lebih untuk 2.237 desa. Sedangkan pada tahun 2016 ini, jumlah dana desa meningkat dua kali lipat menjadi Rp1,425 triliun lebih untuk 2.253 desa.
"Hal ini menjadi kesyukuran sekaligus tantangan tersendiri bagi seluruh pihak, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat desa karena dana pembangunan bertambah rata-rata dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Agus, Jumat (20/5).
Meskipun penyerapan dana desa pada tahun 2015 cukup baik, tetapi kata Agus, juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengelolaannya masih terjadi berbagai masalah. Diantaranya, ditemukan adanya oknum kepala desa yang menyalahgunakan dana desa, prioritas pengguna dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk masih sulitnya pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena kemampuan teknis dan adminisitratif yang masih terbatas.
"Tentunya semua hal ini menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan penggunaan dana desa pada tahun 2016 ini," ujar Agus.
Menurut Agus, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal implementasi kebijakan dana desa. Khususnya pihak-pihak yang secara langsung berfungsi sebagai aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, untuk bersama-sama bersinergi mengawasi, mensupervisi, dan memonitoring serta melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang diperlukan.
Pemprov Sulsel juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. "Kedepan kami berharap tindak lanjut kegiatan sosialisasi ini adalah terlaksananya aksi bersama dalam koordinasi, supervisi, pembinaan dan pengawasan dalam mengawal pengelolaan keuangan desa," tandasnya.
Dirinya juga mengaku yakin dan percaya, jika seluruh pihak terkait mampu membangun kerja sama dan kekompakan dalam mengawal desa, maka harapan menjadikan desa yang kuat sebagai ujung tombak pemerintahan akan bisa terwujud.
Sementara itu, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, mengatakan, KPK melakukan penindakan dan pencegahan terintegrasi, termasuk konsen terhadap dana desa. Sejak tahun 2014, Undang-Undang Desa dibuat agar penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa bisa dilakukan dengan benar. Walaupun setiap desa hanya mendapatkan Rp250 juta hingga Rp300 juta per desa pada tahun 2014, tapi jumlahnya tidak sedikit secara keseluruhan di Indonesia. "Di tahun 2015, dana desa sekitar Rp29 triliun dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp46,7 triliun," paparnya.
Wawan mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dilakukan KPK terkait dana desa, ada beberapa yang belum pas dan harus diperbaiki. Misalnya, dari segi kebijakan, pendampingan dana desa, hingga penggunaan dana desa yang memerlukan kepastian. Selain itu, beberapa desa juga SDM kurang sehingga kesulitan dalam membuat laporan. "Salah satu tugas kami, yaitu melakukan supervisi, koordinasi, dan monitoring," kata Wawan. (*)
Gaji Polisi Naik, Pungli Berkurang
PANRITA - Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Luhur Andi Prianto mengatakan, rencana usulan kenaikan gaji anggota Polri dengan alasan mencegah atau meminimalisir terjadinya pungli, harus dipertimbangkan secara matang.
Hal ini karena gaji bukanlah satu-satunya variabel yang menjadi penyebab oknum anggota polri melakukan pungli atau tindakan-tindakan untuk mencari "uang tambahan" di luar gaji.
Faktor keteladanan, pengawasan dan perubahan budaya, menurutnya jauh lebih penting untuk dibenahi jika ingin menghilangkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Menaikkan gaji juga tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya tidak akan adalagi oknum yang melakukan hal tersebut.
"Tidak ada jaminan itu bisa menghilangkan tindakan-tindakan (pungli) seperti itu. Pendekatan motivasi kan tidak selamanya dengan berbentuk uang," ujarnya.
Selain itu, hal lain yang harus dijadikan pertimbangan adalah faktor kesenjangan yang nantinya akan terjadi jika hanya gaji anggota polri saja yang dinaikkan.
"Kalau cuma anggota polri yang gajinya naik sementara TNI tidak, tentu ini bisa semakin memperlebar kesenjangan antara keduanya. Padahal kalau kita melihat beban pekerjaan jauh lebih berat tugas tentara. Apalagi kesejahteraan prajurit saat ini kan memang masih rendah," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, apabila ada rencana menaikkan gaji bagi aparat keamanan, harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan karena adanya kesenjangan. Lebih lanjut Luhur mengatakan, yang terpenting dari rencana ini adalah melihat kondisi keuangan negara. Jangan sampai kenaikan gaji ini tidak diikuti dengan peningkatan lengawasan dan perbaikan kinerja, mental dan lola pendidikan aparat keamanan.
"Kalau keuangan negara memungkinkan, silahkan saja. Tapi harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan mental aparat itu sendiri," tutupnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol, Frans Barung Mangera mengatakan, aparat kepolisian dilarang melakukan pungli kepada masyarakat. "Kalau ada silakan beritakan sesuai perintah Kapolda Sulselbar," kata Barung.
Menurut Barung, gaji polisi tidak mungkin dinaikkan karena Indonesia punya aturan tersendiri bagi pegawai negerinya. Selain itu, akan berdampak pula dengan institusi lainnya seperti kejaksaan, hakim, TNI dan guru. "Apa yang dilakukan sekarang, bagaimana polisi mencukupkan gajinya dan tidak melakukan pungli lagi," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti mengatakan, kenaikan gaji polisi memang sudah layak diberikan. Sebab menurut legislator Nasdem itu, profesi polisi adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga negara harus mengapresiasi mereka dengan menaikkan gajinya, serta memberikan hak perlindungan sebagai aparat pengamanan masyarakat.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Andi Pahlevi juga menyetujui rencana tersebut, hanya saja kenaikan gaji harus sebanding dengan kerja mereka sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Apalagi lanjut Pahlevi, sejauh ini banyak polisi yang melakukan pungli karena terpaksa agar dapat menambah pengjhasilan.
Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada polisi yang mencari proyek tidak halal sebagai pekerjaan sampingan. Salah satunya, kata dia, dengan menjadi calo pembuatan SIM hingga tilang.
"Kalau kita datang ke jalan raya, tidak segan-segan polisi tilang minta buat rokok-lah. Itu harus diubah," ujar Edi.
Padahal, kata Edi, polisi lalu lintas mendapatkan insentif Rp 10.000 sekali tilang. Untuk "polisi nakal", mereka akan melepaskan pengguna
kendaraan dengan cara damai dan mendapatkan uang lebih banyak. Edi mengatakan, dengan fenomena ini, Kapolri harus mempertimbangkan adanya peningkatan gaji dan remunerasi. Untuk setingkat bintara saja, gaji yang diberikan Rp 2,5 juta-Rp 3 juta, berikut remunerasi. "Bagaimana mau profesional, makan saja kurang. Dia nyari-nyari lagi," kata Edi. (*)
![]() |
| ils. int |
Hal ini karena gaji bukanlah satu-satunya variabel yang menjadi penyebab oknum anggota polri melakukan pungli atau tindakan-tindakan untuk mencari "uang tambahan" di luar gaji.
Faktor keteladanan, pengawasan dan perubahan budaya, menurutnya jauh lebih penting untuk dibenahi jika ingin menghilangkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Menaikkan gaji juga tidak bisa memberikan jaminan sepenuhnya tidak akan adalagi oknum yang melakukan hal tersebut.
"Tidak ada jaminan itu bisa menghilangkan tindakan-tindakan (pungli) seperti itu. Pendekatan motivasi kan tidak selamanya dengan berbentuk uang," ujarnya.
Selain itu, hal lain yang harus dijadikan pertimbangan adalah faktor kesenjangan yang nantinya akan terjadi jika hanya gaji anggota polri saja yang dinaikkan.
"Kalau cuma anggota polri yang gajinya naik sementara TNI tidak, tentu ini bisa semakin memperlebar kesenjangan antara keduanya. Padahal kalau kita melihat beban pekerjaan jauh lebih berat tugas tentara. Apalagi kesejahteraan prajurit saat ini kan memang masih rendah," ungkapnya.
Sehingga, kata dia, apabila ada rencana menaikkan gaji bagi aparat keamanan, harus dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya gesekan-gesekan karena adanya kesenjangan. Lebih lanjut Luhur mengatakan, yang terpenting dari rencana ini adalah melihat kondisi keuangan negara. Jangan sampai kenaikan gaji ini tidak diikuti dengan peningkatan lengawasan dan perbaikan kinerja, mental dan lola pendidikan aparat keamanan.
"Kalau keuangan negara memungkinkan, silahkan saja. Tapi harus diikuti dengan peningkatan pengawasan dan perbaikan mental aparat itu sendiri," tutupnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol, Frans Barung Mangera mengatakan, aparat kepolisian dilarang melakukan pungli kepada masyarakat. "Kalau ada silakan beritakan sesuai perintah Kapolda Sulselbar," kata Barung.
Menurut Barung, gaji polisi tidak mungkin dinaikkan karena Indonesia punya aturan tersendiri bagi pegawai negerinya. Selain itu, akan berdampak pula dengan institusi lainnya seperti kejaksaan, hakim, TNI dan guru. "Apa yang dilakukan sekarang, bagaimana polisi mencukupkan gajinya dan tidak melakukan pungli lagi," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti mengatakan, kenaikan gaji polisi memang sudah layak diberikan. Sebab menurut legislator Nasdem itu, profesi polisi adalah pekerjaan yang penuh resiko, sehingga negara harus mengapresiasi mereka dengan menaikkan gajinya, serta memberikan hak perlindungan sebagai aparat pengamanan masyarakat.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Andi Pahlevi juga menyetujui rencana tersebut, hanya saja kenaikan gaji harus sebanding dengan kerja mereka sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Apalagi lanjut Pahlevi, sejauh ini banyak polisi yang melakukan pungli karena terpaksa agar dapat menambah pengjhasilan.
Sebelumnya, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Hasibuan, mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada polisi yang mencari proyek tidak halal sebagai pekerjaan sampingan. Salah satunya, kata dia, dengan menjadi calo pembuatan SIM hingga tilang.
"Kalau kita datang ke jalan raya, tidak segan-segan polisi tilang minta buat rokok-lah. Itu harus diubah," ujar Edi.
Padahal, kata Edi, polisi lalu lintas mendapatkan insentif Rp 10.000 sekali tilang. Untuk "polisi nakal", mereka akan melepaskan pengguna
kendaraan dengan cara damai dan mendapatkan uang lebih banyak. Edi mengatakan, dengan fenomena ini, Kapolri harus mempertimbangkan adanya peningkatan gaji dan remunerasi. Untuk setingkat bintara saja, gaji yang diberikan Rp 2,5 juta-Rp 3 juta, berikut remunerasi. "Bagaimana mau profesional, makan saja kurang. Dia nyari-nyari lagi," kata Edi. (*)
Langganan:
Postingan
(
Atom
)




