Temukan Kami Facebook

Akses KUR Belum Sesuai Harapan

MAKASSAR - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pihak perbankan kepada pala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan memudahkan pelaku usaha kecil menengah (UKM), kenyataannya belum benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.
int


Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muthalib, mengatakan, hal ini terjadi karena ada koordinasi yang tidak berjalan maksimal. Menurutnya, kebijakan mempermudah penyaluran KUR untuk UMKM adalah sebuah kebijakan yang sangat positif untuk bisa meningkatkan indeks ekonom karena kebijakan ini menyasar atau mendorong peningkatan ekonomi dari tingkat bawah.

Untuk itu, pemerintah harus turun tangan untuk mencari tahu apa masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti keterlibatan dinas koperasi untuk mengkoordinasikan kebijakan kemudahan KUR dengan perbankan. Selain pemerintah, peran asosiasi pengusaha kecil juga sangat dibutuhkan untuk menjembatani implementasi dari kebijakan program ini. "Harusnya asosiasi bisa mengambil peran untuk menjadi jembatan pelaksanaan implementasinya," ujar Mutalib, belum lama ini.

Jika program ini tidak bisa diimplemntasikan secara maksimal, ia mengatakan, peningkatan indeks ekonomi yang diharapkan pemerintah tentu tidak akan bisa terwujud. "Jangan salahkan jika program yang tujuannya untuk mendorong peningkatan indeks ekonomi ini tidak berhasil, itu karena yang menggerakkan ekonomi dari bawah ini tidak berjalan sesuai harapan," kata Mutalib.

Ia juga melihat dalam implementasi kebijakan ini, pihak bank penyalur seperti mengalami dilema. Di satu sisi kebijakan dari pusat mengharuskan seperti itu, akan tetapi pada realitanya mungkin terdapat masalah-masalah yang terpaksa membuat bank-bank operasional memperketat pelaksanaannya. "Sebenarnya disini peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa menjembatani permasalahan ini," ujarnya.

Sebelumnya, Head Business Bank BRI Wilayah Makassar, Denny Rohman mengatakan, pihaknya mengaku terus mendukung pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Makassar, terbukti untuk penyaluran KUR hingga pada triwulan I-2016 ini mencapai Rp3,4 triliun.
Denny mengklaim, pihaknya tetap fokus dan memberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha melalui kredit modal kerja dan investasi. Sehingga ada kekuatan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Terkait dengan akses yang rumit, dirinya ingin meluruskan jika hal tersebut pada dasarnya tidak serumit yang dimaksud. Hanya saja diakuinya diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di sektor perbankan, yang  pada umumnya menjadi hal securitas dari perbankan. Begitu juga dengan hal agunan, dirinya menyebut terdiri dari dua, yakni agunan pokok dan tambahan.

Untuk kredit yang sifatnya seperti modal kerja dan investasi, lanjut Denny, tidak ada penambahan agunan, melainkan hanya agunan pokok itu sendiri dengan melihat bagaimana kondisi pertumbuhan dari usaha pihak calon debitur. Berbeda halnya dengan pembiayaan kredit yang sifatnya konsumer, dimana harus ada agunan tambahan yang menyangkut aset perusahaan. (*) 

Share this:

Posting Komentar

 
Copyright © PANRITA . Designed by OddThemes